RAKERNIS Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tahun 2013

On Thursday, 28-February-2013 05:51 |
“SINERGIKAN AKSI, TURUNKAN BEBAN PENCEMAR” Aryaduta Hotel, 26 – 27 Februari 2013

Acara Rakernis Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2013 dengan Thema “Sinergikan Aksi, Turunkan Beban Pencemar” di Hotel Aryaduta diselenggarakan pada tanggal 26 – 27 Februari 2013. Tujuan kegiatan ini adalah: 1) Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan tahun 2012 (Pencapaian Target dan kendala); 2) Menyusun rencana pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan tahun 2013 ; dan 3) Mensinergikan dan harmonisasi kebijakan dan program dalam mereduksi beban pencemar di tahun 2014.

Peserta Rakernis  dihadiri oleh sekitar 200 orang. Perwakilan 66 orang dari institusi pengelola lingkungan hidup tingkat  provinsi, 33 orang dari Bappeda, 20 orang dari institusi pengelola lingkungan hidup tingkat kota atau kabupaten, 6 orang Pusat  Ekoregion Unit terkait di KLH; K/L terkait seperti Kementerian Perhubungan, Keuangan, Perindustrian, PU, Pertanian dll

Pelaksanaan Rakernis diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan menggunakan format pleno umum dan Working Grup (WG) yaitu: a) WG Pengendalian Pencemaran Air, dan b) WG Pengendalian Pencemaran udara. Kegiatan Rakernis ini di awali denga Konsultasi Klinik Dekon untuk dekon PROPER dan EKUP yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2013 sore hari.

Pleno Pembukaan:

a.    Laporan Ketua Panitia

b.    Paparan Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengenai evaluasi pelaksanaan PPL tahun 2012, rencana kegiatan 2013 serta upaya persiapan inventarisasi emisi dan penurunan beban pencemar di tahun 2014

c.    Sambutan dan pembukaan Rakernis oleh MENLH.

 

Working Grup (WG)

Working Grup ini akan dibahas upaya pengendalian pencemaran air dan udara yang sudah dilakukan oleh Pemprov serta optimalisasi kegiatan yang selama ini dilakukan agar dapat menghitung beban pencemaran yang ditimbulkan.

Pelaksanaan WG dalam Rakernis ini akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu WG Pengendalian Pencemaran Air, dan WG Pengendalian Pencemaran udara.

Presentasi yang akan disampaikan dalam WG pengendalian pencemaran air yaitu :

  • Implementasi Pengendalian Pencemaran Air oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat
  • Implementasi Pengendalian pencemaran air oleh Kepala BPLHD Provinsi Jawa Timur
  • Inventarisasi sumber pencemar dan penghitungan beban pencemar air di Kota Banjarmasin oleh Kepala BLH Kota Banjarmasin
  • Program dan Kebijakan Kementerian PU dalam Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Domestik oleh Direktur Pengembangan dan Pemukiman, Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Output diarahkan pada implementasi inventarisasi beban pencemaran dan upaya penurunannya di beberapa provinsi seperti; provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang akan dikontibusikan kepada target penurunan di tingkat nasional mencakup:

  • Arah kebijakan pengendalian pencemaran air di Jawa Barat Tahun 2010 – 2014, termasuk: (a) Target Penurunan Beban Pencemaran Air dan DAS/DAS prioritas, (b) program yang dikembangkan, (c) metode perhitungan, (d) pembagian peran dengan PemKot/Kab.
  • Pengembangan Program Penurunan Beban Pencemaran Air dari Sumber Institusi (2010-2012) dan pencapaian penurunan beban.
  • Kendala dan Permasalahan Pencapaian Target Penurunan Beban Pencemaran
  • Solusi/Saran tindak untuk Optimalisasi dan Sinergisitas Pencapaian penurunan beban pencemaran

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

  • Sumber pencemar air yang diinventrasisasi
  • Pemetaan (klasifikasi) sumber pencemar berdasarkan interaksinya dengan Daerah Aliran Sungai.

Teknis pelaksanaan pengumpulan data untuk inventarisasi sumber pencemar.

  • Penetapan parameter yang dihitung bebannya
  • Metode perhitungan beban pencemaran
  • Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi
  • Penggunaan hasil inventarisasi sumber pencemar
  • Lesson Learntdari pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber pencemar dan perhitungan beban pencemaran air di DAS Barito dan Martapura di Kota Banjarmasin

WG Pengendalian Pencemaran Udara juga disampaikan Lesson learnt tentang keberhasilan dan tantangan pengendalian pencemaran lingkungan dari BPLH Provinsi dan kota, serta kebijakan dan program K/L terkait.

Output presentasi yang disampaikan oleh BPLHD Pemprov. DKI Jakarta diarahkan pada :

  • Implementasi pengendalian pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala BPLHD Pemprov. DKI Jakarta
  • Case study daerah dalam inventarisasi sumber pencemar dan perhitungan beban pencemar udara di Kota Palembang oleh Pemerintah Kota Palembang
  • Program dan Kebijakan Kementerian Perhubungan Dalam Mendorong Penurunan Pencemaran Udara, oleh Direktur Bina Sarana Transportasi, Kemenhub
  • Program Dan Kebijakan Kementerian ESDM dalam Mendorong Penurunan Pencemaran Udara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi, Kementerian ESDM

 

Output presentasi yang disampaikan oleh BLH Kota Palembang diarahkan pada :

  • Latar belakang dilakukan inventarisasi emisi Kota Palembang
  • Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi emisi
  • Keterkaitan stake holder dalam inventarisasi emisi
  • Kendala dan hambatan dalam melakukan inventarisasi emisi
  • Hasil inventarisasi emisi Kota Palembang
  • Tindak lanjut dari hasil inventarisasi emisi
  • Penghitungan beban emisi Kota Palembang

Output presentasi Direktur Bina Sarana Transportasi, Kementerian Perhubungan tentang Program dan Kebijakan Kementerian Perhubungan Dalam Mendorong Penurunan Pencemaran Udara diarahkan pada :

  • Kebijakan transportasi perkotaan nasional Program dan kegiatan dalam mendorong penurunan pencemaran lingkungan (pencemaran udara)
  • Hasil-hasil yang sudah dicapai selama ini, termasuk target dan capaian penurunan GRK

 

Pleno Penutupan

A.   Ringkasan  Kesepakatan    Rakernis  Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebagai berikut:

 

1.    Working Grup Pengendalian Pencemaran Air

  • Pemerintah Provinsi berkoordinasi dan melakukan asistensi kepada Kabupaten/Kota dalam hal: 1) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air; dan 2) Masing-masing Pemerintah Provinsi akan melaporkan kemajuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani.
  • Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan template formulir inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dalam bentuk soft copy yang akan disampaikan melalui surat Deputi Bidang Pengendalian
  • Pencemaran Lingkungan kepada Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi untuk diteruskan kepada Instansi Lingkungan di Kabupaten/Kota diwilayahnya.
  • Apabila diperlukan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pendampingan dalam bentuk pembinaan perhitungan beban pencemaran air.
  • Kementerian Lingkungan Hidup akan merekapitulasi dan menganalisis data hasil inventarisasi dan identifikasi menganalisis data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air yang dikoordinasikan provinsi untuk dipublikasikan

 

2.    Working Grup Pengendalian Pencemaran Udara

  • Pentingnya pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar sebagai dasar: a) penghitungan beban emisi untuk semua sumber pencemar di suatu wilayah (kab/kota); b) Pengambilan kebijakan untuk menyusun target penurunan beban emisi disesuaikan dengan sumber pencemar dan biaya emisi disesuaikan dengan sumber pencemar dan biaya; c) Kuantifikasi kontribusi semua sumber per sektor sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dan d) Membantu mendefinisikan opsi-opsi untuk pengembangan skenario pengendalian pencemaran
  • Provinsi menyepakati optimalisasi dana dekon 2013 untuk melaksanakan inventarisasi emisi: a) Sumber Tidak Bergerak yang dilaksanakan melalui dekon Proper; dan b) Sumber Bergerak yang dilaksanakan melalui dekon EKUP.
  • Provinsi sepakat untuk mengusulkan kegiatan penghitungan penurunan beban pencemaran melalui dana dekon tahun 2014 dalam Rakornas 2013.
  • KLH memberikan asistensi kepada BLH Provinsi dan  KLH memberikan asistensi kepada BLH Provinsi dan Kab./Kota dalam melakukan inventarisasi emisi.
  • Untuk mempermudah pelaksanaan inventarisasi emisi maka Provinsi mengusulkan KLH untuk membuat tools/aplikasi penghitungan beban pencemar.

B.   Kesimpulan dan Penutupan RAKERNIS Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2013:

Rencana Strategis (RENSTRA) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan sasaran nasional penurunan beban pencemar 50% pada tahun 2014. Secara garis besar diskusi selama dua hari ini terdiri dari : (1) konsultasi dekon untuk dekon PROPER dan EKUP, (2) rencana pelaksanaan sinergi program dan inventarisasi sumber pencemar dan penurunan beban pencemar.

 

A. Konsultasi Klinik Dekon

1.    Dekon Proper

  • Peningkatan jumlah provinsi peserta PROPER menjadi 31 dari 22 provinsi
  • Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana PROPER di daerah akan dilaksanakan penyegaran “refreshment”pada bulan Maret 2013 dan peningkatan kapasitas pada bulan April 2013
  • Waktu pelaksanaan Proper
  • Jumlah Industri peserta Proper per Provinsi

2.   Dekon EKUP

3.   Tata cara pelaksanaan kegiatan

 

B.   Pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan udara

Untuk mencegah terjadinya pencemaran perlu dilakukan pengendalian secara efisien dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut maka peserta Rakernis memandang penting dilakukan pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar. Tujuan dan manfaat inventarisasi pencemar adalah untuk :

  • Mengidentifikasi dan mendata sumber pencemar di wilayah tertentu
  • menghitung beban emisi sebagai dasar atau baseline bagi satu kota untuk menentukan target penurunan beban dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran.
  • Mengetahui sumber pencemar yang dominan
  • menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran udara
  • Penyusunan rencana aksi sesuai dengan target beban emisi dari sumber mana yang akan diturunkan

Untuk menurunkan beban pencemaran tersebut diperlukan sinergi dan dukungan dari sektor terkait, implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan di pusat akan diteruskan kepada instansi vertikal sektor terkait di daerah. Selanjutnya SKPD terkait melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antara program di pusat dengan program daerah.

Sebagai tindaklanjut hasil rakernis, KLH akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk mengharmonisasi program di tahun 2014.

Sebagai langkah awal pencapaian tujuan Rakernis yaitu mengoptimalkan pelaksanaan program pengendalian pecemaran lingkungan tahun 2013 dan mensinergikan dan harmonisasi kebijakan dan program dalam mereduksi beban pencemar di tahun 2014, maka dalam Rakernis PPL ini diperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut :

  1. Provinsi menyepakati optimalisasi dana dekon 2013 untuk melaksanakan inventarisasi sumber pencemar :
    • Sumber Tidak Bergerak : dilaksanakan melalui dekon Proper.
    • Sumber Bergerak : dilaksanakan melalui dekon EKUP
  2. Provinsi sepakat untuk mengusulkan kegiatan penghitungan penurunan beban pencemar melalui dana dekon tahun 2014 dalam Rakornas 2013.
  3. Untuk mempermudah pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar maka Provinsi mengusulkan KLH untuk membuat tools/aplikasi penghitungan beban pencemar.
  4. KLH memberikan asistensi/pendampingan kepada BLH Provinsi dan Kab./Kota dalam melakukan inventarisasi emisi.

  5. Khusus untuk pengendalian pencemaran air :
  • Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan template formulir inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dalam bentuk soft copy yang akan disampaikan melalui surat Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan kepada Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi
  • Pemerintah Provinsi :1) akan meneruskan kepada Instansi Lingkungan di Kabupaten/Kota dan wilayahnya; 2) berkoordinasi dan melakukan asistensi kepada Kabupaten/Kota dalam hal Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air; 3) melaporkan kemajuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani.
  • Kementerian Lingkungan Hidup akan merekapitulasi dan menganalisis data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air yang dikoordinasikan provinsi untuk dipublikasikan

Perlu pendetailan rencana optimalisasi dan rencana PPL 2014 yang akan dilakukan bersamaan dgn kegiatan KLH lainnya.

Peraturan dan Pedoman

      
PRESENTASI KLH, Batam 9 Mei 2014
Filename: PRESENTASI_KLH_BATAM.pdf
File size: 6106.8 (kB)
Downloads: 157x
Upload date: 16.05.2014 13:30
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH USAHA SKALA KECIL-SUMMARY
Filename: SISTEM_PENGELOLAAN_LIMBAH_USAHA_SKALA_KECIL-SUMMARY.pdf
File size: 1358.5 (kB)
Downloads: 172x
Upload date: 16.05.2014 13:28
DESIMINASI WEBGEOUSK, Batam 9 Mei 2014
Filename: DESIMINASI_WEBGEOUSK-BATAM_2014.pdf
File size: 5711.7 (kB)
Downloads: 124x
Upload date: 16.05.2014 13:27
power izin1, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: power_izin1.pdf
File size: 4037.7 (kB)
Downloads: 107x
Upload date: 16.05.2014 13:26
Muatan Teknis dalam izin IPLC-Batam, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: Muatan_Teknis_dalam_izin_IPLC-Batam.pdf
File size: 1364.1 (kB)
Downloads: 124x
Upload date: 16.05.2014 13:24
KEBIJAKAN PERIZINAN AGROINDUSTRI - SPM, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: KEBIJAKAN_PERIZINAN_AGROINDUSTRI_-_SPM-BATAM.pdf
File size: 2886.4 (kB)
Downloads: 105x
Upload date: 16.05.2014 13:18
InvntSbrBtm2014, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: InvntSbrBtm2014.pdf
File size: 5294.1 (kB)
Downloads: 124x
Upload date: 16.05.2014 13:17
evaluasi Izin Pembuangan dan pemanfaatan REV, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: evaluasi_Izin_Pembuangan_dan_pemanfaatan_REV.pdf
File size: 2500.9 (kB)
Downloads: 96x
Upload date: 16.05.2014 13:16
EVALUASI IZIN PEMBUANGAN AIR MPJ-Batam 07052014, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: EVALUASI_IZIN_PEMBUANGAN_AIR_MPJ-Batam_07052014.pdf
File size: 698.0 (kB)
Downloads: 237x
Upload date: 16.05.2014 13:15
DTBP-PERIZINAN-final, Batam 7-8 Mei 2014
Filename: DTBP-PERIZINAN-final.pdf
File size: 4041.6 (kB)
Downloads: 128x
Upload date: 16.05.2014 12:07
Materi Bimtek 17-21 Maret, Limbah B3
Filename: Kesepakatan_KRITERIA_PROPER_LB3.pdf
File size: 163.6 (kB)
Downloads: 442x
Upload date: 19.03.2014 11:58
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, Puji Lestari
Filename: Penerapan_Efisiensi_Energy_dan_Pengurangan_Emisi_Pada_Industri_Agro-_KLH-Maret2014.pdf
File size: 2274.4 (kB)
Downloads: 544x
Upload date: 12.05.2014 12:13
Peraturan Menteri LH No. 06 Tahun 2013
Filename: PermenLH_06_2013.rar
File size: 2950.8 (kB)
Downloads: 406x
Upload date: 19.03.2014 11:57
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, Sharing PT. Holcim
Filename: 17032014_Sharing_ComDev_KLH.pdf
File size: 4292.9 (kB)
Downloads: 448x
Upload date: 19.03.2014 11:58
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, Pak Sigit
Filename: agro_hijau_emas_2014_2.pdf
File size: 5944.6 (kB)
Downloads: 648x
Upload date: 19.03.2014 11:59
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, Pak Safrudin

Materi Bimtek Menuju Hijau 17-21 Maret 2014

Filename: PENYUSUNAN_drkpl.pdf
File size: 867.2 (kB)
Downloads: 546x
Upload date: 19.03.2014 12:00
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, Tjandra Setiadi, Ph.D, Prof.

Materi Bimtek Menuju Hijau 17-21 Maret 2014

Filename: Pengelolaan_Air_pada_Industri_Agro_Maret_2014_02.pdf
File size: 1161.3 (kB)
Downloads: 481x
Upload date: 19.03.2014 12:01
Materi Bimtek 17-21 Maret 2014, PT. Hocim

Materi Bimtek Menuju Hijau 17-21 Maret 2014

Filename: ComDev_Holcim.pdf
File size: 7272.7 (kB)
Downloads: 686x
Upload date: 19.03.2014 12:01
Peraturan Menteri Negara LH No 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun
Filename: permen_2_2008_pemanfaatan_limbah_b3.pdf
File size: 125.8 (kB)
Downloads: 4177x
Upload date: 26.02.2012 01:25
Peraturan Menteri LH No. 14 Tahun 2008 Tentang BMAL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging
Filename: permen_20no.14_20thn_202008-bmal_20daging.pdf
File size: 145.6 (kB)
Downloads: 2604x
Upload date: 26.02.2012 01:18
Panduan Inspeksi Penaatan Pengelolaan Lingkungan Industri Kecal / Kedelai
Filename: PEDOMAN_KECAP.pdf
File size: 1273.3 (kB)
Downloads: 8510x
Upload date: 26.02.2012 01:20
Peraturan Menteri LH No. 09 Tahun 2009 Tentang BMAL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/jamu
Filename: permenlh_no_09_tahun_2009-bmal_jamu.pdf
File size: 218.3 (kB)
Downloads: 2207x
Upload date: 25.02.2012 01:53
Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2009 Tentang BMAL Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
Filename: permenlh_11__2009_babi.pdf
File size: 186.2 (kB)
Downloads: 3008x
Upload date: 25.02.2012 01:52
LATEST VIDEO

Agenda Kami

July, 2014
WSuMoTuWeThFrSa
26123
45
276789101112
2813141516171819
2920212223242526
302728293031